Sejarah kota selatpanjang

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti, duhulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Ramai interaksi perdagangan didaerah pesisir Riau inilah menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut ambil dalam bagian penentuan nama negeri ini. Sejarah tercatat pada masa Sultan Siak yang ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Pada tahun 1880, pemerintahan di Negeri Makmur Tebing Tinggi dikuasai oleh J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi yang bergelar Tuan Temenggung Marhum Buntut (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak). Pada masa pemerintahannya di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Konteliur Van Huis mengenai perubahan nama negeri ini, dalam sepihak pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi Selatpanjang, namun tidak disetujui oleh J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi selaku pemangku daerah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama Negeri Makmur Tebing Tinggi berubah menjadi Negeri Makmur Bandar Tebingtinggi Selatpanjang. J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi mangkat pada tahun 1908.

Sejarah Pemekaran

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.
Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkanoleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu,dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Hardiknas

Hari Pendidikan Nasional adalah momentum tepat untuk merefleksikan perkembangan pendidikan di negeri ini. Berbagai tantangan terbentang: fasilitas belajar yang terbatas, kualitas dan kuantitas pengajar, lokasi geografis yang menyulitkan, ketidakmampuan ekonomi, sampai tingkat kesadaran yang masih rendah akan pentingnya pendidikan.


'Saya tidak sekolah karena guru tidak mengajar. Guru tidak ada di sekolah.  Jadi saya jaga adik saja,' ungkap Novi Lego, 12 tahun. Ketiadaan guru dan  jauhnya jarak ke sekolah (sekitar 6 km) dari tempat tinggalnya di  Wadlangku di dekat Wamena, Provinsi Papua, sempat memupus harapan Novi  untuk duduk di bangku sekolah. Setelah menyadari pentingnya pendidikan, kini ia kembali ke sekolah dan duduk di kelas 1 SD.

Di Indonesia, dari 76,8 juta anak berusia di bawah 18 tahun, terdapat 96  persen siswa yang mampu mengakses pendidikan Sekolah Dasar (Unicef, 2008). Semakin ke atas jenjangnya, jumlahnya pun semakin berkurang. Hanya 63  persen siswa berpartisipasi di tingkat SMP dan 17,1 persen siswa di tingkat SMA. Lebih dari 10 juta penduduk di atas 15 tahun buta huruf (BPS,  2006), dan baru 43 persen anak Indonesia memperoleh akses terhadap  Pendidikan Anak Usia Dini (Depdiknas, 2006).

Sebagai lembaga kemanusiaan yang berfokus pada anak, World Vision berupaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin dan tertinggal. Upaya World  Vision untuk 'mendekatkan pendidikan' tidak hanya terbatas pada bangunan  fisik sekolah, biaya pendidikan, maupun pendekatan formal semata, tapi juga melalui berbagai upaya aktif lainnya, seperti: pengembangan akses PAUD* (Pendidikan Anak Usia Dini), pelaksanaan program 'Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan' (Creating Learning Community for  Children/CLCC), dan yang saat ini sedang dirintis adalah sistem komunikasi  yang lebih maju berupa penyediaan jaringan transmisi VSAT di 24 titik di  berbagai pelosok nusantara guna memungkinkan siswa belajar aktif-kreatif dengan mengakses jendela informasi melalui Internet.

Pendidikan merupakan salah satu pilar pelayanan World Vision. Sejak keberadaannya di Indonesia pada tahun 1960, World Vision telah aktif mendukung pemerintah dalam sektor pendidikan. Setahun terakhir, World  Vision telah menyalurkan Rp 30,7 miliar untuk pelaksanaan sejumlah program pendidikan, seperti: penyediaan rangkaian fasilitas pendukung kegiatan
belajar-mengajar, pelatihan guru, pendampingan kelompok-kelompok belajar anak, hingga pelaksanaan berbagai pelatihan keterampilan hidup (life skills) bagi anak dan remaja putus sekolah.

 'World Vision berupaya mendekatkan pendidikan, sehingga dapat diakses  setiap anak tanpa terkecuali. Pendidikan sangat penting karena melalui pendidikan, setiap anak dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mereka utuhkan untuk membangun kehidupan mereka,' ujar Trihadi Saptoadi, Direktur Nasional World Vision Indonesia. 'Mereka juga dibekali untuk  peduli terhadap keluarga, dan kelak mengembalikan ilmu yang didapat untuk masyarakat.'

Saat ini, hampir 80,000 anak di 10 propinsi yang dilayani World Vision mendapat dukungan untuk meneruskan pendidikannya sampai tamat SMA.

'Salah satu tantangan besar yang kami hadapi adalah bagaimana memberdayakan pendidikan informal dan non-formal untuk memperluas akses  pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan formal,' kata Trihadi.